Beranda > Info Internet > Twitter Dianggap Ancaman Negara

Twitter Dianggap Ancaman Negara

Pengamat telematika menganggap harus dibuat semacam etika bagi pejabat negara saat beraktivitas di jejaring internet. Etika itu bisa dibuat secara internal di masing-masing institusi sebagai salah satu upaya mempertahankan keamanan negara. “Yang jelas, Twitter kan sebuah perkembangan aplikasi yang user generated content. Twitter, dan secara umum internet, meski secara teknologi itu netral tapi bisa jadi pedang bermata dua. Artinya bisa sangat bermanfaat tapi bisa juga menjadi mudarat. Tinggal bagaimana kita bisa mengeliminasi yang negatif dan mengembangkan yang positif,”.

Mengenai aturan dalam ber-Twitter, menurut Heru, bisa saja dibuat etika terkait tweet pejabat, pegawai negara, serta anggota TNI atau POLRI sehingga institusi tersebut bisa memilah mana informasi penting, terkait pertahanan negara, yang boleh di-share atau tidak. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi bocornya rahasia negara.

“Seperti perusahaan, tiap perusahaan bisa mengatur organisasinya soal pemanfaatan internet termasuk jejaring sosial. Kementerian Pertahanan bisa saja mengatur hal itu untuk dipakai di kementerian tersebut. Sementara untuk dapat dipakai dikalangan pegawai pemerintah, bisa dilakukan oleh Kementerian PAN,” ujarnya.

Aturan ini dibuat seperti semacam etika internal untuk mengatur mana yang bisa dipublikasikan dan mana yang tidak, termasuk mengatur seberapa lama waktu yang diperbolehkan oleh staf institusi itu untuk mengakses jejaring sosial. “Jangan sampai juga, penggunaan jejaring sosial menjadi faktor penghambat pemberian layanan terbaik bagi masyarakat karena waktu kerja dihabiskan hanya untuk bermain Facebook atau nge-tweet,” jelas Heru.

Seperti halnya perusahaan, papar Heru, harus ada etika kepada karyawannya agar tidak menjadikan Twitter sebagai ajang curhat, apalagi mempublikasikan hal yang dikhawatirkan memberi image negatif terhadap perusahaan. Demikian juga institusi pemerintahan Namun, lanjut salah satu anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ini, jika terkait dengan ancaman negara maka seharusnya aturan yang dibuat bisa masuk ke dalam undang-undang terkait keamanan dan pertahanan negara. Sayangnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat hal tersebut.

“UU bisa juga dilakukan tapi memang butuh waktu. Kalau menyangkut rumah tangga kementerian pertahanan, itu bisa dilakukan tanpa menunggu undang-undang. Tapi kalau bicara ancaman negara secara lebih luas, yang harus dijabarkan dan cukup baik juga jika normanya bisa dimasukkan ke undang-undang,” tandas Heru

Mau Internetan Unlimited Kecepatan 1 Mbps dg Harga MURAH ??

www.jualinternet.com

Internet Murah Shop

CAll Us Now
Simpati : 081227808091 | XL : 087838487354
“Internet Unlimited Murah, Connect Internet dimana saja, kapan saja tanpa Batas”
Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: